Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bertransaksi, dan menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, kemajuan tersebut juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan melalui berbagai platform elektronik.
Modus penipuan online semakin beragam, mulai dari toko daring fiktif, investasi bodong, phishing, penyamaran sebagai pejabat atau lembaga tertentu, hingga penipuan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Dalam praktik hukum, korban sering menghadapi dua persoalan sekaligus, yaitu bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimana mengupayakan pengembalian uang yang telah hilang.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dasar hukum penipuan online serta langkah yang dapat ditempuh ketika menjadi korban.
1. Apakah penipuan online termasuk tindak pidana?
Penipuan online merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang juga mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 492 KUHP Nasional pada pokoknya mengatur perbuatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori V.
Dalam konteks transaksi elektronik, ketentuan UU ITE juga perlu diperhatikan, khususnya pengaturan mengenai informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel konsumen dalam transaksi elektronik.
Penerapan ketentuan pidana harus mempertimbangkan waktu kejadian, unsur perbuatan, serta perubahan peraturan yang berlaku. Tidak semua kerugian transaksi online otomatis merupakan penipuan pidana.
2. Modus penipuan online yang perlu diwaspadai
Beberapa bentuk penipuan yang patut diwaspadai masyarakat meliputi:
Penawaran investasi dengan janji keuntungan tidak wajar.
Penjualan barang melalui toko online fiktif.
Pengiriman tautan palsu untuk memperoleh akses rekening atau data pribadi.
Penyamaran sebagai pegawai bank, aparat, atau pejabat.
Penggunaan suara atau video hasil manipulasi AI untuk meyakinkan korban.
Penawaran pekerjaan yang mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu.
Setiap modus memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, penentuan pasal pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
3. Langkah hukum apabila menjadi korban penipuan online
Korban sebaiknya segera melakukan beberapa tindakan berikut.
Pertama, mengamankan alat bukti. Simpan bukti transfer, tangkapan layar percakapan, nomor rekening, identitas akun, tautan situs, dan dokumen transaksi.
Kedua, menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran. Laporkan transaksi mencurigakan sesegera mungkin untuk meminta penanganan sesuai prosedur lembaga terkait.
Ketiga, membuat laporan polisi. Korban dapat melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian dengan membawa kronologi dan bukti pendukung.
Keempat, meminta pendampingan hukum. Advokat dapat membantu menganalisis unsur pidana, menyusun kronologi, dan mendampingi korban selama proses hukum.
Kelima, mempertimbangkan upaya pemulihan kerugian. Pengembalian uang dapat diupayakan melalui mekanisme yang tersedia sesuai keadaan perkara, tetapi laporan pidana tidak otomatis menjamin seluruh kerugian akan kembali.
4. Bagaimana jika identitas pelaku tidak diketahui?
Identitas pelaku yang belum diketahui tidak serta-merta menghalangi korban untuk membuat laporan.
Informasi mengenai rekening penerima, nomor telepon, percakapan elektronik, dan jejak transaksi dapat menjadi petunjuk awal penyelidikan.
Namun, pengungkapan identitas pelaku dan penelusuran aset tetap bergantung pada hasil penyelidikan serta kewenangan aparat penegak hukum.
Kesimpulan
Penipuan online merupakan persoalan hukum yang membutuhkan penanganan cepat, khususnya dalam pengamanan bukti dan pelaporan transaksi.
Masyarakat perlu memahami bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak hanya ditentukan oleh adanya kerugian, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur tindak pidana dan kecukupan alat bukti.
IWP LAW FIRM menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, dan pilihan penyelesaian perkara penipuan online berdasarkan hukum Indonesia.